Bunganabontar

A little marginal voice powered by WordPress.com

Rusuh Di Temanggung, 3 Gereja Dibakar

Leave a comment

“Diajak Pengajian, eh taunya kok Demo Bakar-bakar”

Fakta itu didapat Bupati Temanggung, Hasyim Affandi, Kamis (10/2), setelah menerima laporan bahwa ada orang tua yang menuntut anaknya yang diambil polisi terkait kerusuhan itu dibebaskan. Pasalnya, saat dibawa pergi anak tersebut hanya diajak untuk ikut pengajian. Nyatanya malah berdemo hingga pecah kerusuhan ( mediaindonesia).

Forum Komunikasi Antarumat Beragama (FKUB) Temanggung, Jawa Tengan membuat empat kesepakatan untuk menyikapi kerusuhan yang terjadi di daerah itu  Selasa (8/2). Kesepakatan tersebut sudah disampaikan pada Bupati setempat.

Kesepakatan pertama, intinya semua pihak menyesalkan kasus kerusuhan yang dipicu masalah pidana Anthonius Richmord Bawengan.

Kesepakatan Kedua, FKUB sepakat bahwa kasus tersebut merupakan pidana perorangan. Namun karena diprovokasi, kasus tersebut memicu pecahnya kerusuhan.

Kesepakatan ketiga, tokoh agama di Temanggung berjanji akan memberi penjelasan mengenai informasi yang lebih obyektif pada umat masing-masing. Sedangkan kesepakatan keempat, tokoh agama dalam FKUB bertekad akan membina dan menjaga umat masing-masing agar tidak mudah terprovokasi

“Kerusuhan Di Temanggung Bukan Masalah Antar Agama, Hanya Saja Sda Gerakan-gerakan Yang Terskenario (By design) Sehingga Terjadi Kerusuhan” , kata Bupati Temanggung,Hasyim Affandi. Tetapi entaj kenapa massa kemudian menyerang, merusak dan membakar Gereja-gereja Di Temanggung ? Jelas ini adalah upaya (Gerakan) pemaksaan skenario untuk menjadikannya sebagai konflik antar Agama.

“Pemadan kebakaran tiba terlambat. Mereka tiba saat massa telah meninggalkan Gereja yang telah dihancurkan dan dibakar,” kata Anang, warga Butuh, yaitu lokasi pemukiman dibelakang Gereka Pentakosta Shekinah Temanggagung. Elsa, Istri Bembala (Pendeta) bersama 6 anggota keluarganya menyelamatkan diri ke kampung Butuh, menghindari amuk massa. Warga Butuh kemudian melindungi mereka dari kejaran massa (media indonesia, 10/2)

Bupati Temanggung kemudian menyesali kejadian yang menimpa ini. Tetapi semestinya tidak cukup hanya menyesali. Korban dan kerugian telah terjadi. Pemerintah telah gagal melindungi warganya. Sistem pemerintahan yang ada sepertinya mandul dan tak berkutik dengan amukan massa. Massa tidak memperdulikan hukum apalagi penegaknya. Kondisi ini merupakan “titik nadir” dalam Negara, Indonesia Tercinta, yang nota bene plural suku bangsa dan keyakinan. Segelintir massa yang diorganisir telah bertindak arogan dan tidak beradab, memasung kebersamaan dan keadilan, memasung berkeyakinan dan memasung Bhinneka Tunggal Ika.

Sampai disii, Presiden sebagai kepala Pemerintahan juga kurang tegas dan agressif. Rangakain kejadian arogan massa dinegeri ini tidak juga ditanggapi dengan serius. Sistem yang dibangun pemerintah sejauh ini nyata-nyata tidak berfungsi. Pemerintah (Presiden SBY) seharusnya menyadari ini. Aparat Penegak hukum seharusnya tidak mengenal istilah “kecolongan” atau malah terkesan diam karena hanya mementingkan kenyamanan diri sendiri.

Saya mengkritisi statemen mantan Wapress Jusuf Kalla dan sebuat dialog di TV Swasta Nasional (10/2) yang terang-terang menyepelakan masalah di Temanggung ataupun di Cikeusik Pandeglang. Kalla membandingkan skala Jumlah penduduk Republik Indonesia dengan kelompok massa yang merengsek secara biadab disana. Tentu jelas, ini tidak setimpal. Dengan arti, kejadian anarkis kemarin hanyalah “kecil” atau bisa disepelekan. Jusuf Kalla salah dan sebaiknya sebagai Bapak Bangsa harus bisa memberikan solusi konkrit sebagai “neutralisator” yang pada akhirnya memberi teladan bagi orang banyak. Saya tidak tau kalau Jususf Kalla berbicara sebagai rakyat atau politisi.

Yang jelas, rangkaian peristiwa ini adalah indikator bahwa Pemerintah sebenarnya telah “gagal” dalam membangun keutuhan bangsa. Sistem pemerinatahan yang dibangun Presiden SBY tidak mumpuni. Presiden SBY sebaiknya menyadari ini dan mengambil langkah/sikap elegan sebagai Kepala Negara.

“Bhinneka Tunggal Ika” bangsa Indonesia telah digagahi dengan tidak senonoh oleh kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah apakah membiarkan ini terus akan terjadi dan terjadi, jika ‘iya” sebaiknya jangan ada istilah “Binneka Tunggal Ika” dan UUD 1945 dinegeri ini. Wajar kalau kecurigaan rakyat kemudian menafsirkan dan berkata : ” Bagaimana mungkin Pemerintahan SBY bisa menjawab semua kegalauan / intrik arogansi Hukum, Sosial dan Politik di Indonesia ini jika Pemerintahan SBY sendiri adalah bagian sumber intrik itu ?”

Wajar saja jika semua kasus kemudian menjadi marak rekayasa dan ditunggangi aneka kepentingan dan politik politik, itu sebabnya kasus-kasus tersebut menjadi tak kunjung usai sampai lenyap ditelan setan ! Sekali lagi, Bila SBY tidak melihat dan terpikirkan akan ini, maka sampai kapanpun semasa kepemimpinan beliau (SBY), banyak kasus hanya bisa diredam tetapi tidak akan tuntas dan sewaktu nanti akan meledak bak bomwaktu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s